"Masalah yang harus digarisbawahi di sini adalah masalah kesejahteraan kaum perempuan, terutama perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Kita tidak bisa menutup mata bahwa perempuan sebagai kepala rumah tangga masih rentan terhadap diskriminasi dan masih termarginalkan," kata Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, anggota Komisi HAM Independen Organisasi kerja Sama Islam (OKI) dari Indonesia di Jakarta, Jumat 24 Februari 2012.
Menurutnya, selama ini perhatian pemerintah terlalu tersita untuk berkomitmen dan menentukan anggaran di aspek keamanan dan politik saja. Akibatnya, aspek sosial ekonomi seperti kesehatan, pendidikan dan isu perempuan menjadi terabaikan.
Dalam ranah keanggotaan OKI, Siti juga menyebut faktor beragamnya interpretasi HAM antar negara anggotanya sebagai tantangan. "Mengingat perbedaan kapasitas serta situasi politik masing-masing negara anggota, rasanya OKI belum bisa memiliki standar HAM yang sama dan diberlakukan untuk seluruh anggota," ucapnya.
Karena itulah tantangan Komisi HAM OKI sekarang adalah bagaimana keberagaman itu bisa disatukan, atau setidaknya bisa berdampingan. "Contohnya saja untuk isu perempuan, pandangan Indonesia tentu berbeda dengan pandangan Arab Saudi. Isu perempuan itu isu yang sangat spesifik, oleh karenanya butuh ditinjau secara hati-hati," katanya.
sumber : Vivanews
