BBM Naik, Daya Beli Rumah Bisa Turun

Kenaikan harga bahan bakar minyak juga akan berdampak kepada daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membeli rumah. Kenaikan harga BBM akan membuat kebutuhan dasar bahan bangunan juga naik, sehingga developer akan menaikkan harga dasar properti.

"Transaksi harga maupun upah yang diminta pekerja juga akan naik," kata Associate Director Investment Services, lembaga konsultasi dan riset properti, Colliers International, Aldi Garibaldi, kepada VIVAnews, Jumat, 24 Februari 2012.

Aldi mencontohkan, sebelum kenaikan harga BBM, dengan pendapatan masyarakat maksimal Rp5 juta, untuk membeli rumah masih bisa mencicil sebesar Rp1,5 juta. Sisanya masih bisa membeli makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Namun, sesudah kenaikan harga BBM, harga kebutuhan pokok, bahan bangunan juga naik dan ikut mempengaruhi kenaikan cicilan.

"Akhirnya, kelas menengah berpikir cicilan nanti dulu, karena harga kebutuhan pokok naik. Ya sudah, tidak usah beli rumah, lebih baik mengontrak saja. Meski harga kontrakan juga naik," katanya.

Aldi mengatakan, pengaruh kenaikan BBM dampaknya lebih terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah, tapi tidak bagi kelas menengah ke atas.

Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan akan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012. Harga minyak mentah dunia yang tinggi menjadi salah satu alasan kenaikan harga BBM itu.

Menurut SBY, asumsi harga minyak dalam APBN 2012 harus disesuaikan. Pemerintah tidak mungkin lagi menetapkan asumsi dengan harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$90 per barel. Sebab, harga ICP saat ini mencapai US$115 per barel.

sumber : Vivanews

01.42 | 0 komentar | Read More

Pemerintah Siapkan Rp368 T untuk Proyek MP3EI

Pemerintah menargetkan di tahun ini mendapat investasi sebesar Rp368,6 triliun. Dana tersebut, diperuntukan untuk membiayai 110 proyek infrastruktur Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Armida Alisjahbana, menyatakan bahwa pembiayaan proyek infrastruktur tersebut, tidak hanya berasal dari pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah dan investor.

"Untuk 2012 ini, APBN sudah jalan. Namun, dimungkinkan bila disetujui APBN-P ada dana SAL (Saldo Anggaran Lebih) 2011 sebagian dipakai menambah belanja infrastruktur," ujarnya saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat 23 Februari 2012.

Proyek infrastruktur pada tahun ini, lanjutnya, akan lebih difokuskan pada Indonesia bagian timur. Selain itu, proyek yang sudah ada tetap dilanjutkan. "Juga mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur yang berdampak besar, misal double track lintas Jawa," tutur Armida.

Berdasar data KemenPPN terkait groundbreaking atau pemasangan tiang pancang proyek 2012 untuk Sumatera, terdapat 34 proyek dengan nilai investasi Rp71,3 triliun dan Jawa dengan 31 proyek senilai Rp216,5 triliun.

Sementara itu, wilayah Kalimantan dengan 10 proyek senilai Rp5,9 triliun, Sulawesi dengan 9 proyek senilai Rp3,8 triliun, Bali-Nusa Tenggara dengan delapan proyek senilai Rp05 triliun, dan Papua-Kepulauan Maluku dengan 18 proyek senilai Rp56 triliun.

Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa menambahkan bahwa untuk Badan Usaha Milik Negara dapat menggunakan dana obligasi dalam mengerjakan proyek MP3EI. "Bisa juga menggunakan obligasi yang dananya murah. Bisa saja," tuturnya.

sumber : Vivanews

01.40 | 0 komentar | Read More

Menko Hatta Belum Tahu "Gayus Kedua"

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengaku belum mendapat laporan dari Menteri Keuangan mengenai oknum pegawai pajak yang diduga santer disebut-sebut sebagai "Gayus Kedua".

"Yang mana? Saya belum dengar laporan dari Pak Menkeu soal itu," ujar Hatta saat ditemui di Gedung Bappenas, Jakarta, Jumat 24 Februari 2012.

Sebagai informasi, Menkeu terakhir kali bertemu dengan Menko Perekonomian kemarin pada saat rapat koordinasi di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sementara itu, pada rapat koordinasi hari ini di Gedung Bappenas, yang juga dihadiri Menko Perekonomian, tidak terlihat satu pun petinggi Kemenkeu. Menkeu pada hari ini dijadwalkan bertolak ke Meksiko untuk menghadiri pertemuan G20 didampingi Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Bambang Brodjonegoro.

Hatta menegaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan negara tidak dibenarkan segala macam bentuk penggelapan dana. Sebab, keuangan negara berasal dari rakyat dan untuk rakyat. "Tapi, kalau benar soal itu, tidak boleh terjadi penggelapan," tuturnya.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan mengatakan seorang pegawai Ditjen Pajak berinisial DA diduga menggelapkan pajak. Agus mengungkapkan, petugas dari Kejaksaan Agung telah mendatangi kantor Ditjen Pajak pada Selasa lalu. Para petugas tersebut diketahui telah menyita sejumlah dokumen serta komputer milik DA.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Dedi Rudaedi membenarkan bahwa DA merupakan pegawai Ditjen Pajak. Ia memiliki suami, DW, yang dulunya bekerja di Ditjen Pajak. Namun, sejak Januari 2012, DW pindah ke Pemda DKI.
"Sebenarnya bukan DA, tetapi DW. DW itu adalah suami DA. Ini masih dalam penelitian, karena kami butuh info yang lengkap," kata Dedi.
Dedi mengatakan, saat ini DA masih bekerja di Ditjen Pajak dan pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. "Masalahnya sedang kami dalami, jadi tidak buru-buru mengarah ke penggelapan pajak," tegasnya.
sumber : Vivanews

01.39 | 0 komentar | Read More

Ironi Listrik di Papua

Menjadi Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tidak menjamin Dahlan Iskan terbebas dari byar pett. Saat kunjungan ke Papua beberapa waktu lalu, Dahlan merasakan mati lampu di Bintuni.

"Ini ironi di Bintuni," kata Dahlan di Jakarta, Selasa 16 Agustus 2011. "Saat saya datang ke Bintuni, telah 10 hari mati listrik karena tidak ada pasokan bahan baku." Dahlan menceritakan ironi ini diakibatkan Kabupaten Bintuni merupakan salah satu penghasil gas terbesar, yaitu LNG Tangguh.

Dahlan beserta Direktur Bisnis dan Resiko Murtaqi Syamsuddin dan Direktur Energi Primer Nur Pamudji langsung bertemu dengan Pemda Bintuni mendiskusikan krisis listrik. Akhirnya sepakat bahwa Pemda harus meminta sedikit gas dari LNG Tangguh agar listrik dapat mengalir.

Dahlan langsung mengirim pesan singkat ke pejabat BP Migas untuk meminta sedikit gas dari LNG Tangguh. Pesan singkat Dahlan berbuah manis, pejabat BP Migas menyetujui permintaan mantan CEO Jawa Pos ini yang meminta gas membangkitkan listrik. "Akhir tahun ini Bintuni teraliri listrik," katanya.

PLN saat ini sedang merencanakan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) yang dibangun tidak jauh dari LNG Tangguh. PLTMG Tangguh ini nantinya akan mengalirkan listrik ke Bintuni menggunakan kabel bawah laut sejauh 40 km.

Saat ini Bintuni defisit listrik dari kebutuhan yang ada 5 Mw. Dengan adanya pasokan listrik 10 Mw maka listrik di Bintuni aman selama tiga tahun ke depan.

Selain Bintuni, PLN juga akan membangun PLTA di Wamena. PLTA Baliyem akan dibangun dua tahap, tahap pertama dan kedua berkapasitas 50 Mw. "Target selesai dalam 5-6 tahun dengan investasi Rp3 triliun selama enam tahun,"katanya.

Soal pendanaan tahun pertama akan berasal dari kas PLN, jika tahun kedua ada investor yang berminat maka peluang terbuka. Untuk listrik jangka pendek, PLN akan menambah Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berkapasitas 1,2 Mw di sungai Walesi.

Selain itu PLN juga akan meningkatkan PLTMH yang telah ada dan bekerjasama dengan pembangkit listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) berkapasitas 6 Mw sehingga total listrik yang dihasilkan dalam jangka pendek mencapai 13 Mw.

"Semua mulai onstream akhir 2012, cukup hingga 2015 sambil menunggu PLTA. Kebutuhan listrik Wamena sekarang ini 7 Mw sedangkan pasokan sekarang 5 Mw sehingga masih defisit," kata Dahlan.

sumber : Vivanews

01.38 | 0 komentar | Read More

Aturan Ekspor Listrik Keluar Pertengahan 2012

Pemerintah saat ini sedang mengkaji regulasi khusus yang akan mengatur jual beli listrik antarnegara. Aturan berbentuk peraturan pemerintah tersebut akan terbit pada pertengahan 2012.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jarman, menjelaskan bahwa aturan ini diterbitkan untuk mengatur jual beli listrik antarnegara agar mempunyai mekanisme yang jelas. Indonesia berencana mengekspor listrik ke Singapura dan Malaysia.

"Peraturan itu mengatur bagaimana kalau kita mengimpor dan mengekspor listrik. Apa-apa saja persyaratannya, nanti diatur dalam peraturan ini. Sekarang peraturannya lagi kami proses," kata Jarman di Jakarta, Jumat 24 Februari 2012.

Seperti diketahui, pemerintah berencana mengekspor listrik sebesar 600 megawatt dari Batam, Kepulauan Riau menuju Singapura untuk ditukar dengan ekspor gas yang akan dibutuhkan guna kebutuhan domestik seperti Perusahaan Listrik Negara dan sektor industri. Rencana tersebut saat ini sedang dikaji tim dari Jepang.

Namun, Jarman hingga saat ini masih belum menerima laporan terbaru dari hasil kajian tersebut. "Masih jalan studinya, saya belum dapat laporannya. Itu yang studi ada pihak independen dari Jepang," katanya.

sumber : Vivanews

01.36 | 0 komentar | Read More

About

abcmagz adalah blog berita apa saja

04.30 | 0 komentar | Read More